Aborsi akibat perkosaan: studi komparatif antara hukum Islam dan peraturan pemerintah no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi - Digital Library UIN KHAS Jember
Menilik Kembali Pelegalan Aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 - Kompasiana.com
KAJIAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI, MENGENAI PENYELENGGARAAN ABORSI YANG LEGAL
IDI Tolak Pelegalan Aborsi - kbr.id
BAB I PENDAHULUAN
Pelegalan Aborsi Korban Perkosaan, Menteri Amir: Hak Korban Dilindungi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESI
Inilah Isi Pasal Mengenai Legalisasi Aborsi yang Termuat dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 - Intisari
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PP NO. 61 TAHUN 2014
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI I. UMUM Kesehatan
Menkes Tegaskan PP 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi Tak Legalkan Aborsi
Aborsi dalam pasal 31-39 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi perspektif hukum pidana Islam - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung
PROBLEMATIKA YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERHADAP TINDAKAN ABORSI
PP 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi | Jogloabang
Untitled
Studi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 huruf b ) Abstrak
PDF) RELEVANSI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2005 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KEBOLEHAN ABORSI JANIN KASUS PEMERKOSAAN | Jurnal Tahkim - Academia.edu
PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015
PENDAPAT PARA LEMBAGA TENTANG LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN (studi atas Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014)
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Saat ini perkosaan adalah kejahatan yang sangat sering terjadi, hampir disetiap hari
Pp nomor 61 tahun 2014 kesehatan reproduksi
1 TINJAUAN YURIDIS PENGECUALIAN ABORSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI TERHADA
PB IDI Usulkan Revisi PP Kesehatan Reproduksi Terkait Aborsi - Health Liputan6.com
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - PDF Download Gratis
PP Aborsi, Sebaiknya Akhiri Kontroversi - Kabar24 Bisnis.com
LEGALISASI ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN
Topic : pelegalan-aborsi | Republika Online
Pro Kontra Aborsi Legal
SBY Teken PP tentang Pelegalan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan
Aborsi dibolehkan, tapi sesuai aturan syaratnya tidak mudah | merdeka.com
Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kes
Pelegalan Aborsi, Rawan di Salahgunakan Oknum
Tinjauan Hukum Islam terhadap dibolehkannya Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi - Digital Library IAIN Palangka Raya
NU: Korban Pemerkosaan Boleh Gugurkan Kandungan
BAB IV. Berdasarkan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan. hukum aborsi terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61
Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No: 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng)
SKRIPSI
KPAI Minta Dilibatkan dalam Revisi Aturan Aborsi - Nasional Tempo.co
BAB III Kehamilan Akibat Pemerkosaan | PDF
Penjelasan Menteri Kesehatan tentang PP Bolehkan Aborsi
Korban pemerkosaan divonis bersalah karena aborsi, pegiat HAM protes - BBC News Indonesia
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBOLEHAN ABORSI PADA KASUS KEDARURATAN MEDIS DAN PERKOSAAN Dewi Ind
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi” SKRIPSI Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi S
RELEVANSI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2005 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KEBOLEHAN ABORSI JANIN KASUS PEMERKOSAAN
Aborsi Aman itu Mungkin Asalkan Kita Menyudahi Alasan Moral
![Fakta atau Hoax] Benarkah Pemerintah Telah Melegalkan Aborsi? - Cekfakta Tempo.co](https://i2.wp.com/cdn.tmpo.co/data/2019/03/06/id_824462/824462_720.jpg )
Fakta atau Hoax] Benarkah Pemerintah Telah Melegalkan Aborsi? - Cekfakta Tempo.co
PBNU: Aborsi Boleh Dilakukan Sebelum Usia Kehamilan 40 Hari dengan Syarat Ketat
Giwo: Aborsi Bertentangan dengan Hak Kelangsungan Hidup Anak - Aktual Dan Kasual
Topic : aborsi | Republika Online
MULTI LEVEL MARKETTING ( MLM ) CNI
DOC) KONTROVERSI LEGALIKAN ABORSI | sudarto bangkalan - Academia.edu
Oleh: BINER NUKE REZEKI NPM: 1620010024 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATE
Aborsi legal masih terganjal
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh be
Menteri Linda: Pelegalan Aborsi Bisa Lindungi Perempuan
Komisi Keluarga KWI: Menanggapi Peraturan Pemerintah RI no. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi: Aborsi – KomKat KWI
Menkes: Aturan Pelegalan Aborsi Berdasarkan Fatwa dari MUI
59 Melawan Kredo Aborsi: “Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan” Oleh: Ade Yulfianto1 dan Fullah
Soal “PP Aborsi”, Ini Penjelasan Menteri Kesehatan Halaman all - Kompas.com
NU Bahas Peraturan Pelegalan Aborsi - Hidayatullah.com
Saat korban pemerkosaan melakukan aborsi: Mengapa dipenjara dan bukan dikuatkan? - BBC News Indonesia
BAB IV
Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif
Menkes: Pelegalan Aborsi Korban Perkosaan Dibuktikan Tim Ahli
Menkes Siapkan Layanan Aborsi Aman Sesuai UU, Kemen-PPPA Nilai Pelanggaran Hak Anak | merdeka.com
Legalisasi Aborsi, Kak Seto Minta Janin Tetap Dipertahankan