kode etik pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
Etika Penyelenggaraan PTSP | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dapat meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima Artinya, penyelenggara pelayanan selain melayani masyarakat dengan berperilaku yang baik, Artinya, penyelenggara pelayanan selain melayani masyarakat dengan berperilaku yang baik,
DINAS PENANAMAII MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENDAHULUAN - bpmpt. pelayanan publik) Peningkatan … Etika Pelayanan 10.Survey Kepuasan Masyarakat - PDF Document
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENERBITKAN PERIZINAN DI KOTA KEDIRI
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dapat meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan perizinan bagi aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di
Untitled
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dapat meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Magelang wajib menerapkan etika pelayanan yang merupakan sikap pegawai penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah direspons secara positif oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota
PDF) IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN ENREKANG
Peraturan Bupati Tulang Bawang No 41 tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
pemerintahan yang baik serta untuk memberikan
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENG
Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di pelayanan publik atau administrasi publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai, dan disebut dengan “profesional standard” (kode etik) atau “right rules of conduct” (aturan perilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah direspons secara positif oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dapat meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima
PDF) Etika Pelayanan Publik di Indonesia
dengan etika penyelenggaraan pelayanan publik (delivery system) yang didasarkan atas serangkaian tuntutan perilaku (rules of conduct) atau kode etik yang mengatur hal-hal yang baik dan harus dilakukan atau sebaliknya yang tidak baik agar dihindarkan ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan perizinan bagi aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan pelayanan publik atau administrasi publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai, dan disebut dengan “profesional standard” (kode etik) atau “right rules of conduct” (aturan perilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PE