Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan | Jogloabang
Dalam Pasal 14 Permendagri ini Pejabat Penyelenggara SPM Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi dan Perangkat Desa lainnya bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2013 –2017
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI B A N D U N G N O M O R : 75 T A H U N PDF Download Gratis
Peraturan Daerah Kab. Pelalawan No 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - iariadi
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi bertanggung jawab, perlu mengatur Pedoman dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu Meng
VERIFIKASI PERDES SOTK
Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 8 Bab dan 15 Pasal, yaitu (I) Ketentuan Umum, (II) Ruang Lingkup, (III) Kewenangan, (IV) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, (V) Pelaporan, (VI) Pembinaan dan Pengawasan, (VII) Pendanaan, dan (VIII) Ketentuan Penutup. Dalam Pasal 14 Permendagri ini Pejabat Penyelenggara SPM Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi dan Perangkat Desa lainnya Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan m asyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
Permendagri 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa - Website Desa Ciburial
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEL
40, LN.2019/NO.102, TLN NO.6354, LL SETKAB : 51 HLM PERATURAN DESA ( PERDES ) NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri
PERBUP 31 Tahun 2017.pdf
Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 2017 - iariadi
SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2017 TENTANG P
Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 8 Bab dan 15 Pasal, yaitu (I) Ketentuan Umum, (II) Ruang Lingkup, (III) Kewenangan, (IV) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, (V) Pelaporan, (VI) Pembinaan dan Pengawasan, (VII) Pendanaan, dan (VIII) Ketentuan Penutup. PERATURAN DESA ( PERDES ) NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan m asyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
27 SK Operator Admindukcapil Desa (SMARD) | PDF
Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 8 Bab dan 15 Pasal, yaitu (I) Ketentuan Umum, (II) Ruang Lingkup, (III) Kewenangan, (IV) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, (V) Pelaporan, (VI) Pembinaan dan Pengawasan, (VII) Pendanaan, dan (VIII) Ketentuan Penutup. kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Tim Teknis SPM Desa dibentuk oleh
Data Penduduk Kabupaten Sanggau Semester I Tahun 2017 - Kabar Sanggau
DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan m asyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang Dalam Pasal 14 Permendagri ini Pejabat Penyelenggara SPM Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi dan Perangkat Desa lainnya
Perdes no. 3 sotk ok
Peraturan Daerah Kab. Pelalawan No 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DA
STUDI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR
kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa mengatur tentang Pejabat Penyelenggara SPM Desa kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri
LAYANAN KEPENDUDUKAN - Bulukumbakab.go.id - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba