SK Pelimpahan Wewenang | PDF
PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Site - DPMPTSP Kota Mojokerto
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
Peraturan Bupati Brebes No 3 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
BUPATI KARIMUN
ÿþ2 0 1 8 - 0 2 - 0 6 ( 1 )
Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Untitled
SERI DELI - SISTEM ELEKTRONIK PERIZINAN DELI SERDANG • PerBup 2029 tahun 2016 Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan | Blog
PMK No. 1244 Ttg Pendelegasian Wewenang Dlm Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendelegasian wewenang pemberian Izin Panas Bumi dan meningkatkan kepercayaan bagi legitimasi
SALINAN
MMENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK tka- non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang … 2. Tujuan SOP ini adalah
Top PDF kewenangan perizinan - 123dok.com
Peraturan Bupati Tasikmalaya No 7 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan Tahap Pertama kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Bahwa berdasarkan pert
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelay
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BA
Bupati Kapuas Hulu Limpahkan 124 Perizinan ke DPMPTSP-KH - DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu
Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No 67 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli tengah
fdl-tJ
WALI KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 1» TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGrASIAN WEWENANG PENYEL
STRATEGI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERBUP No 22 Pelimpahan Wewenang Kepada Camat | PDF
Pendegelasia Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Mengenal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) – MTsN1 Bandar Lampung